Pasuruan, tribunusantara.com - Demo pencabutan Perda Parkir berlangganan oleh LSM Penjara Indonesia dan LSM KPK Nusantara Senin 17/10 menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan termasuk anggota komisi 1 DPRD kota Pasuruan, Helmi.SPsi kepada beberapa awak media Selasa 18/10, di sela-sela kesibukannya di ruangan Komisi 1 DPRD kota Pasuruan.

Menurut Helmi, pihaknya masih menunggu seleseinya MoU dengan pihak pemerintah Propinsi Jawa Timur. Setelah selesei MoU pihaknya akan mengusulkan lalu menyetujui penghapusan Perda Parkir berlangganan tersebut.


" Semua ini atas masukan dari warga masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya tarikan parkir tersebut " kata Helmi.
Lebih lanjut dirinya mengatakan dewan berharap ke depan permasalahan ini bisa segera selesaikan. Setelah semuanya sudah tertata, maka retribusi parkir berlangganan di kota Pasuruan bisa dihapuuskan. (indra)