Pasuruan, tribunus-antara.com - Setelah melakukan aksi demo ke Kantor Gubernuran Jawa timur di Surabaya LSM Penjara Indonesia melayangkan surat Permohonan pencabutan Perda parkir di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur kepada Presiden Republik Indonesia Ir,H.Joko Widodo di istana negara. Surat yang ditanda tangani oleh ketua Umumnya Rudy hartono dan sekertarisnya Syafii,SH dikirim tertanggal 29 Oktober 2016.

Dalam surat tersebut LSM Penjara Indonesia memohon kepada Presiden Ir.H Joko Widodo agar memprioritaskan penanganan Pencabutan Perda retribusi Parkir berlangganan di Jawa Timur karena tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap masyarakat. Selain itu juga semakin membuat subur permainan pungli dan korupsi dalam praktek pungutan retribusi yang diambil saat pembayaran pajak kendaraan bermotor tiap tahun tersebut dan terjadi penarikan ganda dalam retribusi parkir berlanganan

LSM Penjara Indonesia dalam suratnya menuturkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada gubernur Jawa Timur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak mendapat respon positif. Bahkan tak satupun dari para wakil Rakyat dan Gubernur Karwo menemui atau mendengarkan aspirasi serta tuntutan masyarakat.

Oleh karena itulah Ketua umum LSM Penjara Indonesia mengirimkan surat permohonan kepada Presiden dengan harapan agar ada tindak lanjut yang jelas terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki agar Preda Retribusi parkir berlangganan tersebut dicabut, mengingat saat ini tengah digalakkan pemberantasan praktek Pungli sesuai dengan Perpres Sapu Bersih Pungli yang diketuai oleh Mantan Panglima TNI Wiranto. (tribunus)