Surabaya, Tribunusantara.com - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh LSM Penjara Indonesia ke Kantor Gubernur Karwo dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Senin 17/10 diikuti sekitar 300 massa, yang mengendarai 6 mobil mini bus, 4 mobil station beranngkat dari GOR Pasuruan pukul 09.20 WIB. Selain LSM Penjara Indonesia turut mendampingi aksi demo adalah LSM KPK Nusantara. Sekitar pukul 11.00 siang rombongan peserta aksi tuntut Pencabutan Restribusi perda Parkir Berlangganan di seluruh kota di Jawa Timur, disambut ketatnya penjagaan aparat dari kepolisian.

Dalam orasinya, ketua Umum DPP LSM Penjara Indonesia Rudy Hartono meminta agar pihak pemerintah Provinsi mau menemui dan mendengarkan aspirasi serta tuntutan yang dibawa oleh peserta aksi demo tersebut. Situasi sempat memanas karena tidak ada

satupun dari pihak Pemprov yang bersedia menemui mereka. Aksi dorong pintu sempat dilakukan oleh peserta aksi, namun beberapa saat akhirnya Pemprov bersedia menemui 10 orang perwakilan saja.

Pertemuan dengan Gubernur Karwo tidak bisa dilaksanakan karena Soekarwo berhalangan hadir. Salah seorang staf bagian Hukum, Jempin Marbun menyatakan akan menyampaikan aspirasi peserta aksi demo nanti kepada Gubernur. Saat ditanya mengenai Retribusi Parkir berlangganan Jempin Marbun mengaku tidak tahu  menahu.

Tidak mendapat kejelasan di Kantor Gubernur Karwa Peserta aksi melanjutkan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Di sanapun peserta aksi dihadang oleh petugas kepolisian, dan segera menutup pintu gerbang. Setelah bersitegang peserta demo akhirnya dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi E. Namun lagi-lagi kekecewaan yang ditemui oleh para perwakilan aksi, karena tak ada seorang pun dari anggota dewan yang berada di kantor. menurut Humas Sutejo, para anggota dewan tidak berada di Kantor karena sedang mengikuti Kunjungan Kerja. Sutedjo tidak tahu kunker kemana.

Rudy Hartono ketua LSM Penjara Indonesia mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya Gubernur Karwo dan para anggota Dewan, menurut Hartono dirinya akan melaporkan ketidak hadiran anggota dewan pukul 13.30 di kantor itu nanti kepada Dewan kehormatan DPRD Propinsi Jatim. Tuntutan agar segera dicabutnya Perda Parkir berlangganan harus segera dialksanakan oleh Gubernur, karena menurut Hartono uang Parkir berlangganan itu hanyalah akal-akalan oknum pemerintah mulai dari kota sampai Propinsi, dan sampai sekarang alokasi dana perda parkir berlangganan itu tidak jelas ke mana.

Aksi demo Menuntut Gubernur segera mencabut perda parkir berlangganan di seluruh kota di Jawa Timur berakhir pada pukul 14.00 wib berlangsung damai dan tertib. Dalam pesan terkhirnya Rudy hartono mengancam akan menghadirkan seluruh warga masyarakat se Jawa Timur yang akan di kawal oleh LSM Penjara Indonesia untuk datang lagi ke Surabaya. (tim)


Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.