PASURUAN - Kasus kematian dua bocah di galian tambang pasir batu (Sirtu) di Desa Grati Tunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, harus diusut tuntas. Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota tidak bisa menghentikan kasus tersebut tanpa alasan hukum yang jelas. Pemilik tambang Nur Kholis, asal Probolinggo harus ditahan. Kaitan langsung dengan kematian dua bocah sekolah dasar itu, Nur Kholis dijerat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Pasal yang dikenakan adalah 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Karena ancaman lima tahun maka Nur Kholis sudah bisa dilakukan penahanan. Kalau sudah begitu, tidak alasan bagi Sat Reskrim untuk tidak memanggil pemilik tambang untuk dimintai keterangan. “Tidak usahlah pemanggilan dibikin molor-molor. Kalau memang bukti dan petunjuk sudah memenuhi unsur segera saja pemilik tambang dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegas Yakobus Wellyanto, SH, M.Hum, Ketua Lasgakkum juga lawyer anggota Peradi Surabaya.

Welly – sapaan akrabnya – yang dikenal sebagai lawyer vocal ini juga mendesak kepada Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota untuk mendalami hingga pada perijinan tambang tersebut. Alasan Welly, tahun 2016 sudah berlalu. Bisa saja perijinan yang dikantongi pertambangan tersebut habis masa berlakunya. Kalaupun ternyata ijinnya masih berlaku, bukan berarti Polres Pasuruan Kota diam begitu saja. Proses dan kelengkapan perijinan sejak dari awal perlu juga dikoreksi. Apakah benar kelangkapan persyaratan sebuah perijinan tambang sudah dipenuhi.

Jika memang belum dipenuhi berarti disitu ditemukan adanya pelanggaran. Melihat kondisi lapangan sesuai informasi yang diterima Welly, sudah bisa dikatakan sudah melakukan pelanggaran. Diantaranya kedalaman pengerukan, kemiringan tebing, tidak adanya terasiring, tidak adanya reklamasi, jarak dari rumah penduduk dengan tebing galian hanya 5 meteran, dan lainnya.

“Bentuk pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Sat Reskrim Khusus harus segera bertindak. Kami minta Reskrimsus jangan mengenakan pelanggaran ini dengan dijerat Perda. Tapi penambanga harus dijerat dengan undang-undang lingkungan atau Undang-Undang Minerba. Kepada Bupati dan Pol PP jangan memble, Bupati sebagai pembuat kebijakan harus tegas. Jangan hanya diberi fasilitas pacuan kuda kemudian hukum jadi tumpul,” pungkas Welly kepada media ini.

Terkait dengan kasus kematian dua bocah ini, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Riyanto tidak dapat ditemui. Saat wartawan media ini ke kantornya, Riyanto sedang tidak ada di tempat. Anggota lainnya yang dimintai tanggapannya soal kasus tersebut, tidak berkenan. Alasannya karena tidak punya kewenangan.

 “Pak Kasat sedang menghadap ke Bapak Kapolres,  tunggu saja karena sebentar lagi akan kembali,” ujar Iptu Wilang Langsung KBO Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota kepada sejumlah Wartawan Tribunusantara.com, di depan ruangan Kasat Reskrim. Sementara Wartawan Tribunusantara.com yang di lokasi tambang tidak berhasil menemui Nur Kholis, pemilik tambang. Menurut beberapa pekerja mengaku tidak tahu keberadaannya.

reporter : joko.w, nur , luqman
penulis   :kadir zailani





Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.