PASURUAN – Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang salah satunya tentang pengelolahan dan pengendalian sampah dinilai masih sangat lemah. Hal ini bisa dilihat dengan terbongkarnya salah satu industri yaitu PT. Buana Megah yang bertempat di desa Beji kabupaten Pasuruan yang membuang (dumping) limbah padat berupa plastik pada tanah bekas galian C di desa Blawi Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang tidak berizin.
PT. Buana Megah yang diduga melakukan pembuangan limbah selama tiga tahun itu diduga baru dicium oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada beberapa bulan kemarin, hal ini terbukti dengan temuan wartawan bahwasannya BLH baru mengasih surat peringatan satu (SP 1) pada PT. Buana Megah, SP 1 itupun di layangkan pada pihak PT. Buana Megah pada tanggal 15 Agustus 2016 kemarin.

Arief selaku Kabid. Pengawasan dan Penindakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada saat dikonfirmasi di kantornya oleh awak media Tribunusantara menuturkan bahwa BLH tidak pernah memberi izin terkait pembuangan limbah tersebut, ia juga mengatakan “Kami sudah menegur  PT. Buana Megah untuk menghentikan sementara pembuangan limbah di desa Blawi tersebut dan meminta agar pihak PT tersebut segera urus izin pada BLH, dan dari teguran melalui surat yang kami kirim, pihak PT. Buana Megah sudah membalas bahwasannya perusahaan akan melakukan pengelolaan sampah sendiri dengan mesin INCENERATOR dan juga bekerja sama dengan pengelola sampah (pihak ke lll) karena sampah tersebut ada nilai ekonomis yang bisa di manfaatkan pada masyarakat” tutur Arief.

Namun pernyataan yang dikemukakan Arief tersebut berbeda dengan fakta dilapangan, pihak PT. Buana Megah diduga masih terus membuang limbah padat di tempat tak berizin tersebut.

Ditempat yang terpisah Sukadi selaku Kasi Bimbingan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLU) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) saat di konfirmasi dikantornya terkait hal tersebut mengatakan bahwasannya untuk masalah limbah yang di desa Blawi masih menunggu ketegasan dari pihak BLH untuk memberikan permohonan penindakan pada pihak Satpol PP, ia juga mengatakan “
Kami tidak bisa memberi tindakan pada perusahaan yang membuang limbah padat sebelum pihak BLH melakukan penuntutan, dan sampai saat ini dari pihak BLH masih memberikan surat tembusan SP 1 pada kami, itupun pada bulan Agustus kemarin” imbuh Sukadi.

Di tempat lain, Wono, LSM   Pemerhati lingkungan menegaskan bahwasannya pihak BLH dalam hal ini dianggap kurang tegas dalam menyikapi limbah perusahaan PT. Buana Megah.  Pembuangan limbah padat yang sampai sekarang tidak berizin, ia menuturkan bahwa sepertinya ada main mata dalam masalah limbah ini.

 “Kenapa bisa dalam waktu 3 tahun dinas BLH baru mengetahui kalau pembuangan limbah padat berupa plastik tidak mengantongi izin," tanya Wono . Saya menduga ini ada permainan antara pihak BLH dengan PT. Buana Megah. Saya berharap kepada bapak Muhaimin selaku Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk bersikap tegas pada PT. Buana Megah karena ditakutkan limbah yang di buang termasuk Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)." kata Wono mengakhiri wawancara dengan tribinus (*)

editor: nugroho tatag


Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.