(Atas Pengaduan sejak tgl 13 Mei 2016 Sdr. Iskhak hingga berita dimuat belum tuntas kaitan adanya Dugaan Mal administrasi / Penundaan Berlarut Yang dilakukan oleh Kepada Desa Ketan Ireng Incasu Hj. Luluk Atunasihan,S.E. hingga berita ini dimuat ORI Perwakilan Jawa Timur akan berkirim surat ke ORI Jakarta kaitan meminta pendapat Hukum ke ORI Jakarta setelah ada pendapat hukum kemudian akan mengajukan Usulan dikeluarkan Draft Rekomendasi ke ORI Jakarta serta sekali lagi sebelum melakukan hal tsb Melakukan Monitor Saran Ketegasan untuk segera melayani permintaan Sdr Iskhak dengan mengeluarkan Saran Yang Diperkeras kepada Kepala Desa Ketan Ireng untuk segera melayani Ishkak dan sesuai Pendapat Ketua ORI Perwakilan JATIM incasu Dr. Agus Widiyarta,S.Sos.,Msi., untuk kepemilikan atas tanah berada pada Sdr . Iskhak dan Meyakini adanya Mal administrasi yang dilakukan Kepala Desa Ketan Ireng )

Parameter Penyelesaian : Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara 6 bulan, Aparatur Pemerintahan kaitan pelayanan kepada masyarakat dalam mengeluarkan keputusan – menolak batasan 3 bulan setelah dapat mengajukan gugatan ke PTUN ;

I. PENDAHULUAN :

Iskhak selaku Pemilik yang sah , kronologis perolehannya sebagaimana Putusan No. 24/PDT.G/1984/PN.Bangil tgl 20-10-1984 Jo Perkara No. 93/PDT/1985/PT.SBY/tgl 8-4-1985 Jo Perkara No. 3358 K/PDT/1985, tgl 31-7-1997 Jo Berita Acara Ekekusi Pengosongan/ Penyerahan No. 24/Pdt.G/1984/PN.Bgl Jo. No. 5/Eks/1987PN.KAB.Pas. Jo Perkara 158PK/PDT/1988, tgl 28-2-1990 , tanah telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupten Pasuruan di bangil diserahkan ke Bu Wati yang kemudian oleh Bu Wati setelah adanya eksekusi menjual didasarkan atas Petok / Letter C kepada Iskhak secara adat di hadapan KADES Ketan Ireng, tgl 5 Juli 1988 secara kontan/ tunai dan beritikad baik secara hukum pembelian beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dan hal ini tidak bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa setelah menguasai hampir 23 tahun (1988 s/d 2011) baru adanya gangguan perbuatan dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman milik Iskhak secara bersama dilakukan Siswono sehingga dilaporkan ke POLRES Bangil sebagaimana STPL/264/V/2011/JATIM RESPAS, tgl 3 Mei 2011 sebagaimana diancam dalam pasal 170 jo 406 KUHP ; Kemudian setelah adanya laporan Polisi tersebut tanah tsb oleh Iskak disewakan kepada Gregorius Rudy Katopo selama 15 tahun untuk ditanami Jati, Sengon dan banten ternyata Sdr Siswono melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama secara berlanjut atas tanaman Jati , Sengon, dan banten yang ditanam oleh Gregorius Rudy Katopo yaitu awalnya melakukan penebangan tanpa ijin pemilik yang sah sebanyak 700 batang atas tanaman yang telah berumur 2 tahun lebih diduga dengan actual dader dilakukan dahulu advokatnya Siswono Anhar Pasaribu,S.H., dan juga oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jawa Timur dijatuhi sanksi pemecatan, sebagai advokat, kemudian dalam proses banding di Dewan Kehormatan PERADI

Nasional putusan Dewan Kehormatan Daerah dianulir dan dijatuhi hukuman 3 bulan dilarang beracara. Bahwa kemudian Sdr Siswono melakukan perbuatan tindak pidana pengrusakan secara bersama kembali melakukan penebangan tanaman Jati,Sengon dan Banten sebanyak 3000 batang ditebang habis tanpa seijin pemiliknya incasu Gregorius Rudy Katopo yang kemudian kayu dicuri dan tanahnya dikuasai dibuldoser dan struktur tanahnya dirusak dengan dugaan actual dader yang sama incasu Anhar Pasaribu,S.H., secara bersama – sama anak dan saudaranya tersangka Siswono sehingga penyewa Gregorius Rudy Katopo selaku korban mengalami kerugian cukup besar , tidak dapat menggarap dan menggunakan tanah yang disewa karena oleh Siswono secara melawan hak dan menguasai dan mengkavling tanah ijin tanpa ijin penyewa. Dengan adanya peristiwa pidana yang dilakukan Siswono melaporkan ke POLRES Pasuruan di Bangil sebagaimana STPL/214/VIII/2013/JATIM/ RESPAS tertanggal 22 Agustus 2013 ;

Bahwa kemudian dengan adanya 2 peristiwa pidana yang dilakukan dan terjadi debatable kaitan bukti kepemilikan Hak Milik No. 4/ Desa Ketan Ireng dan belum dibatalkan yang masih dikuasai dan dipegang oleh Siswono sesuai petunjuk P. 18 dan P. 19 dari Kejaksaan Negeri Bangil terkait adanya laporan Polisi : STPL/264/V/2011/JATIM RESPAS, tgl 3 Mei 2011 sebagaimana diancam dalam pasal 170 jo 406 KUHP kemudian advokat Iskhak mengajukan permohonan pembatalan sertipikat HMI No. 4/ Desa Ketan Ireng ke KANWIL BPN Provinsi Jawa Timur yang kemudian oleh KANWIL ditindaklanjuti melakukan kajian data phisik dan data yuridis hingga dikeluarkan Surat Keputusan KAKANWIL BPN PROVINSI JATIM NO. 16/Pbt/BPN.35/2014 tgl 09 Juni 2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Siswono atas tanah terletak di Desa Ketan Ireng – Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,

Terkait setelah adanya Putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu : Putusan No. 24/PDT.G/1984/ PN.Bangil tgl 20-10-1984 Jo Perkara No. 93/PDT/1985/ PT.SBY/ tgl 8-4-1985 Jo Perkara No. 3358 K/PDT/1985, tgl 31-7-1997 Jo Berita Acara Ekekusi Pengosongan/ Penyerahan No. 24/Pdt.G/1984/PN.Bgl Jo. No. 5/Eks/1987PN.KAB.Pas. Jo Perkara 158PK/PDT/1988, tgl 28-2-1990 , tanah telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupten Pasuruan di bangil diserahkan ke Bu Wati yang kemudian oleh Bu Wati setelah adanya eksekusi menjual kepada Iskhak secara adat di hadapan KADES Ketan Ireng, tgl 5 Juli 1988 dan beritikad baik secara hukum pembelian beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dan hal ini tidak bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur setelah menerima pengaduan advokat Iskhak kemudian melakukan Kajian Data Phisik dan Yuridis , sebelum Dikeluarkan Surat Keputusan KAKANWIL BPN PROVINSI JATIM NO. 16/Pbt/BPN.35/2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Siswono atas tanah terletak di Desa Ketan Ireng – Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan adanya SK KANWIL tsb kemudian Sdr. Siswono mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas dibatalkan dan dicabut Sertipikat HMI No. 4 / Ketan Ireng ,a/n Siswono ternyata sebagaimana Putusan No 104/G/2014/PTUN.Sby tertanggal 30-10-2014 Jo 24/B/2015/PT.TUN.Sby, tertanggal 11 -03-2015 Jo. No. 466 K/ TUN/ /2015, tertanggal 17 -11-2015 Jo. PK dengan No Register 110 PK/TUN/2016, tgl 27 Oktober 2016 , gugatan Pihak Siswono dikalahkan dan ditolak yang kini telah berkekuatan Hukum . dan SK KAKANWIL BPN PROVINSI JATIM No. 16/Pbt/ BPN.35/ 2014 yang dinyatakan Sah tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Siswono,

tanah terletak di Desa Ketan Ireng – Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian SK KANWIL tsb ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana Surat Nomor 895/5.35.14-100/IV/2016 tgl 19 April 2016 dengan Pemberitahuan Penarikan Sertipikat HMI No. 4/ Ketan Ireng ditujukan kepada Siswono dan Pengumuman Koran pada Harian Memorandum tgl 11 Mei 2016 , hal 8 Sertipikat Hak Milik No. 4 / Ketan Ireng dinyatakan Dicabut dan Tidak Berlaku sebagai BUKTI HAK

II. PEMBAHASAN PERMASALAHAN :

Dengan adanya hal – hal yang tersebut di atas sebagai tindaklanjut adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan/ dilaksanakan dengan baik dan tidak perlu diperdebatkan dan dikaji kembali, proses pengajuan pengakuan hak untuk memperoleh sertipikat yang didasarkan atas petok / atau Letter C No. 525/ Desa Ketan Ireng , didukung SPPT PBB serta Riwayat Tanah dan didukung bukti Perolehan / pembelian di hadapan Kepala Desa Ketan Ireng atas Tanah secara adat dan itikad baik sesuai PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .

Tanggal 02 Mei 2016 Kepala desa Ketan Ireng menerima maksud dan tujuan advokat Iskhak incasu Yakubus Welianto,S.H.,M.Hum, akan mengajukan sertipikat melalui pendaftaran pengakuan hak atas dasar adanya pembelian tanah secara adat di hadapan Kepala Desa terlampir dan Letter C dan Riwayat tanah akan tetapi kami mendapat jawaban dan pelayanan yang tidak memuaskan dan ngotot katanya “ buta hukum dan tanah tersebut sudah ada sertipikatnya dan saya harus RAKOR dulu dan minta petunjuk atasan kepada Camat Prigen walaupun telah kami jelaskan adanya putusan yang berkekuatan hukum telah diberikan dan serahkan foto copy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan kami jelaskan kalau tidak paham dan tidak mengerti silahkan konsultasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Camat Prigen selaku atasannya akan tetapi advokat Iskhak mendapat jawaban dan pelayanan yang sangat tidak memuaskan selaku aparatur atau batur pelayan masyarakat kemudian advokat Iskhak mendatangi Kecamatan Prigen dan diterima Sekretaris Camat dan Bpk Camat Prigen Sendiri . Tgl 11 Mei 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan Pengumuman melalui media Harian Memorandum tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat HMI No. 4 / Ketan Ireng .

Adanya tindakan penolakan yang dilakukan Kepala Desa Ketan Ireng Hj. Luluk Atunasihan,S.E, SELAKU Terlapor kemudian ditindaklanjuti Pengaduan dan Melaporkan kepada OMBUDSMAN RI Perwakilan JATIM sebagaimana surat No. 09/WnP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 kemudian sesuai mekanisme UU No. 37 Tahun 2008 terkait adanya dugaan Mal administrasi yang dilakukan Kades Ketan Ireng Hj. Luluk Atunasihan,S.E, ORI Perwakilan Surabaya sebagaimana ketentuan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI , pasal 23 s/d pasal 33 melayangkan surat permintaan klarifikasi I atas laporan / Pengaduan masyarakat sebagaimana surat No. 0061/KLA/0127.2016/Sby-04/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016. Pengadu disamping itu juga melaporkan dan membuat pengaduan ke atasan Terlapor yaitu CAMAT Prigen, hanya Camat Prigen yang menanggapi setelah dikeluarkan Somasi II akan tetapi Bupati Kabupaten Pasuruan, SEKDA , dan Inspektorat Pengawasan yang ternyata hingga berita dimuat tidak ada penjelasan, respond yang baik serta tanggapan sama sekali malahan mendapat penjelasan lesan dari Sekretaris Daerah memberi penjelasan bahwasannya ibarat kata KADES

karena dipilih rakyat langsung sebagai raja kecil dan tidak takut kepada atasan – atasan seperti kami – kami ini. Begitu juga advokat Iskhak mendapat penjelasan dari Camat Prigen maupun Inspektorat yang sangat ngawur pendapatnya tidak sesuai koridor hukum yang berlaku setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya advokat Iskhak kemudian melayangkan somasi I dan II kepada Terlapor.

Oleh karena tiada tanggapan dari Terlapor surat ORI Perwakilan JATIM menindaklanjuti Permintaan klarifikasi ke II sebagaimana Surat No. 069/ KLA/0127.2016/Sby-04/VI/2016 tertanggal 07 Juni 2016 .

Dengan adanya permintaan klarifikasi II , kemuadian Terlapor membuat tanggapan dan penjelasan kepada ORI Perwakilan JATIM yang intinya sebagai berikut :

KADES Ketan Ireng tidak mau melayani dengan dalih dan alasan :

1. Karena Masih adanya Permohonan Peninjauan Kembali Atas putusan Nomor : 466K/TUN/2015 ;

2. Sertipikat masih ada ditangan Sdr. Siswono sebagai Pihak yang dikalahkan ;

3. Adanya Surat Sanggahan dari Pengacara Siswono terkait adanya Pengumuman Koran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;

4. Tanah dikuasai Siswono ;

ORI Perwakilan JATIM setelah menerima tanggapan Terlapor , mengambil langkah dan melayangkan surat kepada SEKDA Daerah (SEKDA) Kabupaten Pasuruan untuk Koordinasi penyelesaian Laporan , sebagaimana surat No. 084/LNJ/0.127.2016/Sby-04/VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016 .

Dengan adanya tanggapan dari Terlapor kemudian pengadu, melayangkan surat kembali ORI Perwakilan Surabaya menanyakan perkembangan dan membuat tanggapan di dalamnya sebagaimana surat No. 20 / WnP/VII/2016,tgl 11 Juli 2016 dan ditindaklanjuti kembali surat oleh Pengadu yang ditujukan kepada ORI Perwakilan Surabaya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Surat 22/ WnP/VII/2016 tgl 21 Juli 2016, selanjutnya ORI Perwakilan JATIM mengeluarkan Saran Perbaikan Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan penandatanganan berkas permohonan sertipikat yang intinya segera memroses permohonan Pelapor , sebagaimana Surat No, 092/ LNJ/0127.2016/Sby-04/VIII/2016 tgl 04 Agustus 2016 . Dengan adanya surat dari ORI Perwakilan Surabaya kemudian Pelapor mendatangi Terlapor tgl 12 Agustus 2016 dan menyerahkan berkas untuk pengajuan pengakuan hak dan diterima Terlapor dan diperintahkan datang kembali 10 hari kemudian untuk dipelajari oleh Terlapor , setelah ditunggu 10 hari tgl 24 Agustus 2016 oleh Pengadu ternyata Terlapor tetap tidak melayani dan tetap menolak dengan alasan tidak jelas dan berdasarkan hukum sama sekali serta melakukan penekanan agar klient kami disuruh damai saja dengan Sdr. Siswono, itu harga tanahnya Rp. 3.500.000.000,- dibagi dua dengan bagian masing – masing Rp.,1.750.000.000,- , hal ini disampaikan ke anaknya Iskhak kami, disamping disampaikan agar damai kepada Advokat Yakubus Welianto dan Samsoel Islam dan Kades Ketan Ireng mau tanda tangan jika ada damai tentunya tawaran Kades Ketan Ireng kami tolak dan ada motivasi apa disuruh damai , ada kepentingan apa memaksakan kehendak Iskhak disuruh damai, jika mau damai , semua surat – surat permohonan pengakuan hak akan ditandatangani ???? ; Menemukan dan melihat serta mendengar tawaran Kades Ketan Ireng melakukan penekanan kepada Iskhak agar damai saja dan dijual dengan menerima bagian hasil sebesar setengahnya dan melakukan penistaan data perolehan milik Pengadu dianggap adalah tidak benar !!

Dengan Adanya hal – hal tersebut di atas yaitu perbuatan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan melawan yang seharusnya tidak boleh dilakukan Pejabat administrasi sehingga terjadinya pembiaran dan penolakan pelayanan serta penundaan berlarut , pemaksaan menyuruh supaya damai – damai saja dan adanya penistaan secara lesan, menyebutkan data perolehan kepemilikan milik Pengadu dianggap tidak benar dan tidak sesuai dengan buku di desa Ketan Ireng yang dilakukan oleh Terlapor. Kaitan data – data perolehan milik Iskhak/ Pengadu secara hukum sudah terbukti dan teruji kebenarannya yang sebelumnya sudah melalui kajian data phisik dan yuridis yang dilakukan KAKANWIL BPN Provinsi JAWA TIMUR serta adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hingga adanya Permohonan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pelaksanaan putusan daripadanya tentunya tidak sepantasnya Terlapor mencari – cari alasan kembali adanya ketidakbenaran data milik Iskhak dan tidak melakukan penekanan/ pemaksaan untuk melakukan damai sehingga Iskhak mengalami kerugian sebesar Rp. 7 Milyart karena belum dapat menyertipikatkan atas tanahnya hingga berita dimuat. Hal ini oleh Iskhak telah dilaporkan ke POLDA JATIM sebagaimana Laporan Polisi Nomor : TBL/ 1202/X/2016/UM/JATIM tertanggal 10 Oktober 2016 yang kini perkara penanganannya dan pemeriksaannya dilakukan POLRES Pasuruan di Bangil ., sebagaimana ketentuan dalam pasal 335 ayat 1 e dan 2 e KUHP . yang diduga dilakukan Kepada Desa Ketan Ireng Hj. Luluk Atunasihan,S.E, dengan adanya tindakan kepala Desa Ketan Ireng Iskhak mengalami kerugian sebesar Rp. 7 Milyart karena tidak dapat menyertipikatkan tanahnya ;

Setelah adanya penolakan yang kedua kalinya dari Terlapor dan ORI Perwakilan Surabaya setelah mengeluarkan Surat No, 092/LNJ/0127.2016/Sby-04/VIII/2016 tgl 04 Agustus 2016 dan Terlapor tidak bereaksi dan tidak menaggapi dan merespon saran ORI Perwakilan Surabaya. Dengan adanya sikap Terlapor tsb dan sikap ORI Perwakilan Surabaya , Pelapor beranggapan sangat lambat dalam penanganan setelah mencoba mencari tahu ternyata mendapat penjelasan yang berhak mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana ketentuan Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 37 adalah Ketua ORI di Jakarta . Dengan adanya penjelasan tersebut kemudian mengadukan dan melayangkan surat tertanggal 02 September 2016, mohon Perlindungan Hukum dan Melaporkan dan Mengadukan atas Tindakan Kades Ketan Ireng , Bupati Pasuruan, Inspektorat dan Camat Prigen kepada :

1. DPRD Kabupaten Pasuruan untuk Permintaan Hearing ;

2. Menteri Aparatur Negara RI di Jakarta ;

3. serta Pengadu melayangkan Surat ke ORI Jakarta tertanggal 02 September 2016 , Mohon Perlindungan Hukum supaya adanya tindakan lebih lanjut yang dilakukan ORI Perwakilan JATIM kini surat Pengadu ditindaknjuti oleh Penjaminan Mutu ORI Jakarta

Bahwa kemudian ORI Perwakilan JATIM , baru ambil langkah yaitu melakukan pemanggilan dalam rangka penyelesaian Laporan / Pengaduan an Yakubus Welianto,S.H.M.Hum yaitu melakukan panggilan untuk hadir : pada : Hari/ tanggal : Rabu, 28 September 2016, Waktu : 11.00., Tempat : Kantor ORI Perwakilan Surabaya .

Pengadu , besar harapannya karena penolakan pelayanan yang kedua kalinya dan dugaan adanya mal administrasi dan penundaan berlarut tsb , Pelapor berharap kepada ORI

Perwakilan JATIM adanya tindakan kongkrit dan tegas sebagaimana diatur UU No. 37 Tahun 2008, pada pasal 38 dan pasal 39 . Terkait diberlakukan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur Pengaduan Masyarakat, yang dilakukan oleh OMBUDSMAN RI sudah jelas tegas waktu penyelesaian pengaduan dan mekanismenya diatur lebih lanjut dalam peraturan OMBUDSMAN RI . Bahwasannya sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 50 ayat 1 yang berbunyi Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap .

Bahwasannya Pengaduan sejak tgl 13 Mei 2016 Sdr. Iskhak adanya Dugaan Mal administrasi / Penundaan Berlarut Yang dilakukan oleh Kepada Desa Ketan Ireng Incasu Hj. Luluk Atunasihan,S.E. hingga berita ini dimuat , ORI Perwakilan JATIM akan berkirim surat ke ORI Jakarta untuk meminta pendapat Hukum baru kemudian akan mengajukan Usulan dikeluarkan Rekomendasi ke ORI Jakarta akan tetapi sekali lagi sebelum melakukan hal tsb akan Melakukan Monitoring dari pada Saran I sebagaimana Surat Nomor : 092/LNJ/0127.2016/ Sby-04/VIII/2016 tgl 4 Agustus 2016 yang menyarakan yaitu :

1). Kepala desa mengirim surat tertulis kepada Kantor Pertanahan Kabuapten Pasuruan tentang dokumen Hak Milik No. 4/ Desa Ketan Ireng yang haknya dibatalkan dan segera memproses permohonan pelapor .

2). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan segera memenuhi permintaan Kepala desa Ketan Ireng untuk mempercepat penyelesaian laporan Pelapor.

3). Kepala Desa Ketan Ireng dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan diwajibakan memberikan laporan pelaksanaan saran OMBUDSMAN ini kepada OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Timur dalam waktu secepatnya setelah menerima surat ini .

ORI Perwakilan Jawa Timur setelah mengeluarkan saran melakukan Panggilan untuk Hadir Hari Rabu, tgl 28 September 2016 , Waktu : 11.00. WIB , Tempat Kantor ORI Perwakilan Jawa Timur (Gayungsari Barat No. 116 Surabaya dan Undangan tidak boleh diwakilkan, Konfirmasi Sdr. Ach Khoiruddin Telp (031) 8274527, 081515015000, dalam rangka penyelesaian Laporan / Pengaduan a/n Yakubus welianto,S.H.M.Hum yang ditujukan kepada :

1. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Pasuruan .

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

3. Camat Prigen Kabupaten Pasuruan

4. Kepala desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

5. Sdr. Yakubus Welianto,S.H.,M.Hum

Ternyata yang tidak menghadiri Panggilan resmi dari ORI Perwakilan Jawa Timur adalah Camat Prigen dan Kepala Desa Ketan Ireng selanjutnya ORI Perwakilan Jawa Timur membuat Berita Acara Rapat Koordinasi / Klarifikasi :

Resume / Hasil :

* Pemerinatah Kabupaten Pasuruan agar melakukan

a. Diskusi dengan Camat Prigen dan KADES Ketan Ireng tentang Pelaksanaan pelayanan

administrasi permohonan pengakuan hak atas nama Iskhak .

b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala desa Ketan Irewng dan camat Prigen selaku

Atasan langsung yang telah melakukan Mal administrasi dalam pelayanan public dan tidak

melaksanakan saran Ombudsman.

c. Melaporkan kepada ORI Pwk JATIM atas langkah yang dilakukan dalam waktu 7 hari

kerja

Dengan adanya Resume/ Hasil RAKOR /Klarifikasi kemudian Pemkab Pasuruan menjawab yaitu sesuai PERDA No 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik pada pasal 4 penyelenggara pelayanan public berdasarkan asas- asasnya dsb sehubungan dengan hal tsb di atas,maka bersama ini memerintahkan kepada Camat Prigen untuk melakukan pembinaan administrasi kepada KADES Ketan Ireng terkait dengan peningkatan percepatan pelayanan public berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Sesuai Penjelasan Ketua ORI Perwakilan Jawa Timur langkah yang akan ditempuh adaa 2 mekanisme yaitu yang pertama karena adanya penundaan pelayanan public yang berlarut yang dilakukan KADES Ketan Ireng yaitu akan mengirimkan Saran Yang Diperkeras/ dipertegas kembali kepada Kepala Desa Ketan Ireng untuk segera melayani Ishkak , yang kedua minta Pendapat Hukum dari ORI Pusat . Juga ketua ORI Perwakilan JATIM menjelaskan diakhir interview , kenapa tidak segera mengirim draft rekomendasi untuk dikirim ke ORI Pusat , harapannya langkah – langkah ini dilaksanakan oleh Terlapor, tanpa rekomendasi, jika terjadi penundaan berlarut terus, akan dikeluarkan draf rekomendasi diajukan ke ORI Pusat yang akan ditempuh . Ketua ORI Perwakilan JATIM juga berpendapat untuk kepemilikan atas tanah berada pada Sdr . Iskhak dan Meyakini adanya Mal administrasi yang dilakukan Kepala Desa Ketan Ireng . Dan Pelapor sempat mempertanyakan kepada asisten Ach Khoiruddin yang menangani aduan Pelapor ketika itu kedatangannya awal Desember 2016, akan mengirimkan penegasan kembali Januari 2017, hal ini ditanyakan kenapa harus Januari ? Jawabnya kemarin sudah dirapatkan kemarin selanjutnya akan dikeluarkan saran penegasan kembali dan akan menyampaikan kemungkinan akan sampaikan kirim dan kemudian nanti akan dimintakan kejelasan pelaksanaan itu kepada Bupati Kabupaten Pasuruan dan ORI Perwakilan JATIM menegaskan bukan diam , tapi 60 hari adal tindak lanjutnya. . Ketua ORI Perwakilan JATIM incasu Dr. Agus Widiyarta,S.Sos.,Msi berpendapat untuk kepemilikan atas tanah berada pada Sdr . Iskhak dan Meyakini adanya Mal administrasi yang dilakukan Kepala Desa Ketan Ireng.

Pengadu disamping mengadu ke ORI Perwakilan JATIM juga mengadukan ke Permintaan Hearing ke DPRD Kabuapten Pasuruan dengan disertai data – data pendukung dari Pengadu hingga berita ini dimuat tindaklanjutnya dari DPRD Kabupaten Pasuruan belum memberikan penjelasan perkembangan lebih lanjut. Pengadu juga melaporkan tindakan KADES Ketan Ireng juga ke MENPAN RI serta Presiden RI , dengan dasar UU No. 37 Th 2008 tentang OMBUDSMAN RI pasal 23 s/d 33 dan 38 , pasal 39, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 40 s/d 54 dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 351, direspond baik kini pengaduan tsb ditindaklanjuti TIM LAPOR selanjutnya diserahkan kepada Kantor Staf Presiden dengan tracking ID #1634990 hingga berita ini dimuat Pelapor menunggu tanggapan lebih lanjut. Juga diadukan kepada DPR RI , UP Komisi III , mendapat respond dan jawaban sesuai pasal 72 huruf G dan pasal 81 huruf J UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 42Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No 17 Th 2014 tentang MPR,DPR,DPD, DPRD Jo Pasal 7 huruf G dan pasal 12 huruf J Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 ttg Tata Tertib maka surat telah disampaikan kepada Pimpinan Komisi terkait untuk mendapat tindak lanjut !

III. REKOMENDASI KESIMPULAN DAN SARAN :

Yuridis sebagaimana ketentuan UU No. 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI dan UU No. 25 Tahun 2009 telah tegas mengatur kaitan adanya dugaan mal administrasi yaitu sikap dan tindakan tidak mau melayani walaupun adanya saran dari ORI Perwakilan Surabaya kemudian adanya perbuatan dugaan penyalahgunaan kewenangan yaitu melakukan pemaksaan / penekanan damai – damai dan Pengadu hanya menerima bagian setengah bagian saja karena harga tanah tersebut Rp. 3.500.000.000,- , patut dicermati ada motivasi apa Terlapor sehingga melakukan hal tersebut dengan maksud untuk menguntungkan orang lain yang sebenarnya secara hukum sudah tiada hak sama sekali , lebih – lebih melakukan penistaan kaitan data perolehan kepmilikan pengadu dianggap tidak benar . Tentunya kita tahu tugas pokok Kepala Desa adalah untuk melayani administrasi kepentingan masyarakat di Desa dan berjalannya Pemerintah di tingkat Desa ;

Dengan Adanya hal – hal tersebut di atas yaitu perbuatan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan Pejabat administrasi sehingga terjadinya pembiaran dan penolakan pelayanan , pemaksaan menyuruh supaya damai – damai saja dan adanya penistaan secara lesan, menyebutkan data perolehan kepemilikan milik Pengadu dianggap tidak benar dan tidak sesuai dengan buku di desa Ketan Ireng yang dilakukan oleh Terlapor Kaitan data – data perolehan milik Iskhak/ Pengadu secara hukum sudah terbukti dan teruji kebenarannya yang sebelumnya sudah melalui kajian data phisik dan yuridis yang dilakukan KAKANWIL BPN Provinsi JAWA TIMUR serta adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hingga adanya Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pelaksanaan putusan daripadanya tentunya tidak sepantasnya Terlapor mencari – cari alasan kembali adanya ketidakbenaran data milik Iskhak dan tidak melakukan penekanan/ pemaksaan untuk melakukan damai sehingga Iskhak mengalami kerugian, Iskhak menolak damai dengan tersangka Siswono yang notabene sudah tidak punya hak sama sekali . Dengan adanya hal tersebut , Pelapor telah melaporkan Kades Ketan Ireng ke POLDA JATIM sebagaimana Laporan Polisi : TBL/1202/X/ 2016/UM/JATIM, tgl 10 Oktober 2016 yang kini pemeriksaan ditangani oleh POLRES Pasuruan di Bangil .

Terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Sdr Siswono yang notabene sudah tidak memiliki hak sama sekali , pengrusakan secara bersama yaitu melakukan penebangan tanaman tanpa ijin yang sah dari pemilik , penguasaan tanah secara melawan hak , pencurian kayu , pengrusakan struktur tanah sehingga penyewa tidak bisa menggarap/ megerjakan kembali , perbuatan penyerobotan atas tanah yaitu tanah dikavling – kavling dijual Tersangka Siswono kemudian oleh Terlapor sebagai alasan untuk menolak melayani pengadu, tentunya hal ini adalah domein Kepolisian Republik Indonesia karena telah dilaporkan sebagaimana laporan polisi yang tersebut di atas;

Terkait adanya dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan Kades Ketan Ireng incasu Sdr. Hj. Luluk Atunasihan,S.E, sebagaimana ketentuan dalam pasal 37 UU No. 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI jo UU No. 25 Tahum 2009 tentang Pelayanan Publik dan PERDA Kabupaten Pasuruan No 5 Tahun 2013 khusus pasal 4 bahwasannya menerima pengaduan, permintaan klarifikasi kepada Terlapor telah dilakukan dan adanya tanggapan dari

Terlapor , koordinasi dengan atasan Terlapor telah dilakukan ORI Perwakilan JATIM dengan menghadiri di Kantor Atasan Terlapor yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, mengeluarkan saran akan tetapi tetap tidak direspond oleh Terlapor, Pengadu Sdr Iskhak melalui advokatnya mendesak kepada ORI Perwakilan JATIM segera mengirimkan hasil pemeriksaan pengaduan untuk dikirimkan ke OMBUDSMAN RI di Jakarta supaya diplenokan untuk dikeluarkan rekomendasi oleh Ketua OMBUDSMAN RI di Jakarta .

Harapan Pengadu dengan adanya aduan yang disampaikan ke ORI Perwakilan JATIM supaya pelayanan public segera dilaksanakan oleh KADES Ketan Ireng, mengingat pengaduan sejak tgl 13 Mei 2016 memakan waktu hampir 7 bulan lebih hingga kini belum adanya tindakan kongkret dengan tujuan supaya tidak bertele – tele yang menimpa Iskhak dan sangat dirugikan adanya dugaan mal administrasi .

Saran untuk OMBUDSMAN RI Perwakilan Surabaya, supaya tidak bertele – tele dalam penanganan setiap pengaduan , ibarat kata supaya tidak dianggap “ gajah dipelupuk mata tak tampak tapi kuman diseberang lautan tampak, “ karena sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang sebagian dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

Posting Komentar