Pasuruan | tribunus-antara.com,
Program wajib Madin (Madrasaah Diniyah) di Diknas Pendidikan Kabupaten Pasuruan belum layak diterapkan. Alasannya, karena sampai sekarang nasih nembingungkan masyarakat. Program ini pun juga hampir tidak pernah disosialisasikan sehingga banyak orang tua/wali murid yang tidak tahu. Bukan orang tua saja yang dibuat bingung, tapi juga lembaga pendidikan seperti yayasan, TTQ, Madin dan Ponpes.


Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pasuruan, KH. Mudjibuda’awat, S.Ag, SH, MH, kepada  www.tribunus-antara.com.  Kata Gus Mujib – sapaan akrabnya – yang perlu dicermati pula adalah Perda Nomor 4 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati  yang mengatur tentang Progran Wajib Madin, masih banyak aturan yang tidak sesuai.

Untuk itu, Perda maupun Peraturan Bupati harus sama-sama dikoreksi guna dievaluasi. Belum lagi dikaitkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan juklak dan juknisnya. Apakah ini sudah dibuat  atau belum oleh Pemkab Pasuruan (Eksekutif). Kata Gus Mujid, sampai sekarang dirinya yang duduk di Komisi IV masih belum pernah menerima salinannya.

Contoh saja dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 bagian ke 7, Pendidikan Keagamaan, pasal 23  ayat (4) Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pesantrten, madrasah diniyah, taman pendidikan Al Quran dan bentuk lain yang sejenis. Ini bertentangan dengan pasal 50 ayat (4).  Disitu disebutkan bahwa Sertifikat BTQ dan ijasah/raport/surat keterangan madrasah diniyah menjadi salah satu syarat penerimaan masuk lembaga pendidikan bagi calon peserta didik yang beragama Islam pada masing-masing jenjang

Kemudian dalam ketentauan pasal 50 ayat (1), tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (4) terkait dengan bentuk pendidikan keagamaan, sebagaimana tersebut di atas. Seharusnya, lanjut Gus Mujib, yang menjadi persyaratan bagi siswa baru dalam jenjang pendidikan adalah siswa yang telah memiliki sertifikat/ijasah/raport/surat keterangan dari salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang telah diikuti oleh siswa baru.

Apakah siswa tersebut sudah memiliki sertifikat TPQ atau Madin atau Pendidikan Ponpes. Mengapa harus BTQ dan Madin saja. Lantas yang sudah mengenyam pendidikan di TPQ dan Ponpes bagaimana statusnya. Apakah tidak diakui? Padahal mereka (siswa) sudah mengenyam pendidikan agama.

“Berangkat dari situlah maka saya berpendapat bahwa Program Wajib Madin perlu diluruskan dan disepahamkan. Selanjutnya juga perlu ada revisi ulang antara perda dan perbup yang ada pasal-pasal masih kontradiksi norma hukumnya sehingga berdampak pada implementasinya di lapangan,” pungkas Gus Mujib asli penduduk Desa Lumbang Kecamatan Prigen ini.

wartawan :   kadir zaelani
editor         :   nugroho tatag


Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.