Pasuruan  |  tribunus-antara.com,  Pelaksanaan OTT (Operasi Tertangkap Tangan) Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan terus menuai pro dan kontra. Senin (20/3/2017) siang, bertempat di Kantor Kecamatan Kraton, seluruh kades se Kecamatan Kraton menggelar pertemuan dengan Muspika. Selain membahas masalah pelaksanaan OTT yang dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kades dan perangkat, juga langkah untuk aksi solidaritas terhadap Sekdes Kraton, Khusaeni yang tertangkap OTT beberapa hari lalu.

Tuntutan para kades dan perangkat, meminta kepada camat agar mendengar aspirasinya lalu disampaikan kepada Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf. Yaitu, sejak adanya OTT para kades dan perangkat tidak nyaman dalam bekerja karena selalu dihantui rasa was-was. Paling pokok, dampak dari OTT juga berimbas tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. "Kami bekerja dalam kekhawatiran," kata Badrus, Ketua Asosiasi Kepala Desa Se Kecamatan Kraton.

Kata Badrus, Bupati sebagai Ketua Tim Saber Pungli hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh kepala desa terkait aktifitas Tim Saber Pungli. Kemudian, kriteria pungutan apa saja yang dilarang oleh undang-undang, khususnya pelayanan Akte Jual Beli (AJB), Prona, Raskin, dan sebagainya.

"Kami akan bergabung dengan para kades se Kabupaten Pasuruan untuk berunjuk rasa ke Bupati Pasuruan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan aksi solidaritas. Kami di Kecamatan Kraton menunggu komando dari AKD Kabupaten Pasuruan. Kalau sampai aspirasi ini tidak didengar, maka para kades berencana akan menutup kantor desa. Untuk pelayanan kepada masyarakat akan dilakukan di rumah kades," tegas Badrus mewakili teman-teman kades dan perangkat se Kecamatan Kraton.

wartawan :  kadir zaelani
editor       :  nugroho tatag


Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.