KEDIRI - Aliansi Kediri Bergerak' gabbungan dari unsur organisasi SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia),KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda), Rekan Indonesia Sebumi,Serikat Budaya Masyarakat Indonesia, Senin 22/05 menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Kediri Dan Kabupaten Kota, menolak pasar bebas dan kenaikan tarif dasar listrik TDL.

Salah satu peserta aksi KEDIRI BERGERAK, Dedyansah mengatakan bahwa di bawah rezim Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijakan yang sangat sistematis dalam memiskinkan rakyatnya. Dalam aksi itu dikatakan tepat bulan Desember 2016 kemarin pemerintah akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik/TDL mencabut subsidi secara bertahab di bulan Januari, Maret, dan Mei 2017.

Meenurut peserta demo, Rakyat terkejut dengan kenaikan harga TDL,  penghitungan Tarif Dasar Listrik sendiri tidak pernah transparan.  Sejauh ini rakyat tidak pernah tahu bagaimana rumusan penghitungan TDL itu sendiri, berapa keuntungan yang didapat dari TDL itu sendiri, sampai berapa besar kapasitas produksi listrik dalam negri sesungguhnya,

Rakyat hanya tahu bahwa PLM kembali mengalami defisit dan defisit tanpa ada kehendak untuk mengaudit secara jujur perusahaan milik negara tersebut.  Mekanisme  pencabutan subsidi dengan dalih subsidi yang tidak tepat sasaran adalah argumentasi lama dari setiap rezim neoliberal," katanya.

Masih dalam orasinya Dedy mengatakan bahwa Subsidi yang hakikatnya adalah wujud atau manifesto keberadaan negara sebagai pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya telah diselewengkan oleh pemerintah,Subsidi dianggap beban negara dan oleh karenanya harus dipangkas agar menjamin kondisi perekonomian yang stabil atau dalam artian sesungguhnya menjamin kelangsungan investasi dan penghisapan rakyat melalui kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak/BBM adalah kebijakan yang memiskinkan rakyat Indonesia dan ini bertentangan dengan UUD 1945"

Aliansi KEDIRI BERGERAK menuntut agar 1.Turunkan Tarif Dasar Listrik/TDL dan kenaikan subsidi negara.   2.  Berikan subsidi sosial bagi rakyat.   3.Tolak liberalisasi dari hulu sampai hilir dan berikan kontrol yang luas bagi rakyat atas pengelolaan energi. 4.Tolak kenaikan kebutuhan  pokok  dengan salah satu Solusi  1:Hapuskan 11 ferivikasi tolak ukur surat keterangan tidak mampu/permudah pengurusan SKTM.  2. DPRD membuat hak Angket agar ada tinjauan kembali untuk pusat.

Aksi demo yang dilakukan oleh gabungan beberapa elemen masyarakat Kediri yang menamankan dirinya dengann Aliansi Kediri Bergerak tersebut mendapat kawalan dari ratusan personil keamanaan salah satunya dari Personil Polres Kediri (har)


Hak Jawab / Hak Koreksi:
call / SMS / WhatsApps:
082233590005 / 081357848782
Email: tribunusantara@gmail.com

PASURUAN

[Pasuruan][fbig1][#e74c3c]

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.