JOMBANG - Program prona bikin momok menakutkan bagi  banyak kepala desa terbukti sampai hari ini hanya beberapa desa yang yang mengajukan prona ke badan kata Ribut Hari Cahyono kepala BPN Jombang. '

Akan tetapi sampai hari ini hanya beberapa desa saja yang mengajukan program prona tersebut imbuh ribut saat pertanahan nasional (BPN) Jombang.  Kami sudah mensosialisasikan program prona tersebut ke desa desa terkait dengan pengurusan kepemilikan sertifikat, di temui dikantornya Kamis 18/05.
 
Ditemui terpisah Hany Potter ketua (LPAD) saat dikonfirmasi menjelaskan PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

"Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI.

Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA." Ujarnya

Karenanya, pemerintah desa tidak punya alasan lagi untuk tidak menjalankan apa yang sudah menjadi program pemerintah.

" Dan kami menyarankan agar segera ada kordinasi antar instansi terkait, serta team saber pungli yang  dalam hal ini sangat berposisi di dalam berjalannya program ini, Jika program Prona sangat sensitif banget dengan pungli." Pungkas Hany

Posting Komentar